Friday, November 18, 2005

Pengembangan Potensi Spesifik Daerah Untuk Mengatasi Ketimpangan Antar Daerah

The main achievement from a country’s development is to raise the citizen’s welfare. Because of the limited budget, it’s too hard for Indonesian government to gain that goal. The disparities are shown by a few primate cities and so many poor villages. There are some strategies to solve this problems which is to build local infrastructure , community development, and business accompanied for local entrepreneurs. By doing the strategies, there are many hopes to reach a development without disparities.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya namun, hingga kini hal tesebut belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor penghambat adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan wilayah ini terdapat dalam tiga bentuk yakni ketimpangan antara jawa-luar jawa, kawasan barat indonesia dengan kawasan timur, dan kota-desa. Secara umum, kondisi ini telah mengakibatkan berbagai kerugian seperti konflik antar wilayah, konflik antar etnis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga telah menyebabkan kerugian bagi masing-masing wilayah. Wilayah maju mengalami kerugian karena besarnya jumlah migran dan pengangguran sementara wilayah terbelakang semakin mundur karena adanya brain drain (penyerapan tenaga kerja berkualitas oleh industrialisasi di wilayah maju). Dengan kondisi diatas, dibutuhkan strategi-strategi pembangunan sehingga dapat mencapai keseimbangan antar wilayah.

Berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) 2005, dijelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan pada wilayah tertinggal. Strategi tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana ekonomi seperti telekomunikasi, listrik, dan transportasi, dan pembangunan sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Strategi lain adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi serta kemudahan akses terhadap permodalan dan informasi teknologi. Strategi lain adalah pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat pertumbuhan dengan mengoptimalkan potensi spesifik daerah. Potensi spesifik yang dinilai memiliki nilai kompetitif dan jual yang tinggi, dikembangkan dan dipasarkan di pusat pertumbuhan. Dengan demikian, potensi spesifik yang ada di sebuah daerah dikembangkan di daerah tersebut kemudian dipasarkan di daerah disekitarnya yang memiliki kegiatan ekonomi tinggi (pusat pertumbuhan).

Hal lain yang perlu dilakukan dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah diperlukannya pendampingan bagi pelaku kegaiatan ekonomi lokal sehingga dapat memperoleh permodalan dan kepercayaan dunia perbankan sebagai sumber pendanaan usaha. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak fokus pada kegiatan ekonomi besar sebagai sumber PAD juga sangat diperlukan. Dengan sifat demikian, diharapkan dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan memberikan kemudahan prosedur untuk mengembangkan potensi spesifik daerah. Beberapa contoh kebijakan yang dapat diterapkan adalah insentif kebijakan dan fiskal bagi pelaku usaha lokal yang menitikberatkan pada potensi lokal, disentif bagi kegiatan impor di daerah, dan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat lokal.

Pembangunan berbasis lokal tersebut dapat dikembangkan sehingga pada saatnya dapat meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya, dengan perekonomian lokal yang tumbuh tersebut dapat membantu wilayah tertinggal mencapai tingkat kesejahteraan dan pembangunan yang tidak terlampau jauh dengan wilayah maju.
Berdasarkan RPJM, pembangunan di Indonesia belum merata yakni dapat dilhat dari banyaknya kawasan dan masyarakat tertinggal. Kawasan tertinggal dapat dibedakan dalam bentuk Jawa-luar Jawa, bagian barat-timur Indonesia, dan kota-desa. Sementara masyarakat tertinggal dapat dilihat pada banyaknya komunitas yang masih sangat tradisonal dan terisolir. Ketidakmerataan ini juga terjadi pada sistem IPTEK nasional yakni hanya 21 % dari total produksi nasional yang mengandung teknologi tinggi sedangkan 60 % merupakan teknologi rendah. Tidak hanya kandungan teknologi, ketertinggalan IPTEK juga dapat ditemui pada sistem penelitian dan pengembangan yakni hanya terdapat 246 paten IPTEK lokal jika dibandingkan paten asing yang bejumlah 3497 pada tahun 2001. Hal ini sangat disayangkan mengingat dengan IPTEK, daerah dapat mengoptimalkan potensi spesifik yang ada untuk meningkatkan daya saing. Dengan daya saing yang baik, produk lokal dapat berkompetisi dengan produk luar sehingga dapat menambah jumlah pemasukan daerah. Untuk mengatasi ketertinggalan ini, diperlukan strategi pengembangan IPTEK berdasarkan potensi spesifik daerah.

Penetapan strategi dan metode pengembangan potensi daerah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangan potensi daerah berbasis IPTEK bedasarkan UU no 32/2002 mengenai pemanfaatn sumber daya alam dan 18/2002 mengenai IPTEK. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah berdasarkan RPJM yaitu pembangunan infrastruktur dan kelembagaan, pendampingan dan menumbuhkan klaster industri serta memudahkan wirausaha daerah pada pemodalan. Selain itu, untuk meningkatkan IPTEK lokal guna mendukung pengembangan potensi spesifik daerah, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membantu penelitian dan pengembangan IPTEK lokal dan pembentukan dewan riset daerah (DRD) serta science centre. Dengan demikian, diharapkan pengembangan IPTEK lokal dapat optimal sehingga peningkatan daya saing daerah melalui potensi spesifik yang berkualitas.

No comments: